Kiprah Rd. H. Holil Aksan Umarzen Dalam Perjuangan Pemekaran Kabupaten Garut Utara

Sebagaimana kita ketahui, cikal bakal Kabupaten Garut sekarang ini  berawal dari Kabupaten Limbangan.  Setelah ratusan tahun pemerintahan pindah ke Garut, jumlah penduduk Kabupaten Garut pun mencapai 2,7 juta dengan luas wilayah begitu luas. Tentunya seiring dengan jumlah penduduk tersebut harus ada peningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di kabupaten ini. Untuk itu Rd.H. Holil Aksan Umarzen menginisiasi dan mendorong serta berperan aktif dalam pemekaran Kabupaten Garut Utara agar menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Akan tetapi dalam hal proses pengusungannya tidak bisa hanya seorang diri, namun diperlukan perjuangan, pengorbanan dan dedikasi yang tinggi untuk bersama-sama berjuang mewujudkan cita-cita dan harapan dalam sebuah organisasi. Maka pada tahun 2012 dibentuklah organisasi/kepanitiaan persiapan pembentukan Kabupaten Garut Utara, sehingga lahir dan terbentuklah organisasi bernama Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM GATRA) yang Ketua Umumnya dipercayakan kepada Rd. H. Holil Aksan Umarzen.

Berikut ini adalah Kiprah dan Peran Ketua Umum PM GATRA, Rd. H. Holil Aksan Umarzen dalam memperjuangkan Calon Daerah Otonomi Baru Garut Utara (CDOB Garut Utara) :

1. Inisiator Pemekaran

Sebagai Ketua Umum PM GATRA, Rd.H. Holil Aksan Umarzen berperan aktif dalam menginisiasi dan mendorong pemekaran Kabupaten Garut Utara. Dia telah menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pemekaran ini yang dianggap penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Holil menekankan bahwa pemekaran ini merupakan kebutuhan mendesak mengingat jumlah penduduk Kabupaten Garut mencapai 2,7 juta dengan luas wilayah yang cukup besar sehingga kerja kerasnya membuahkan hasil CDOB Garut Utara di Paripurnakan pada tgl 1 Oktober 2020 oleh DPRD Garut bersama Bupati Garut.

2. Dukungan terhadap Moratorium Pemekaran

H. Holil Aksan Umarzen juga aktif dalam mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran daerah. Dalam berbagai kesempatan, dia menyampaikan bahwa aspirasi pemekaran harus diakomodasi, terutama setelah adanya kajian kelayakan dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Garut Utara layak untuk menjadi Daerah Otonomi Baru. Dia berharap bahwa dengan dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, pemekaran ini dapat segera terealisasi.

3. Penggalangan Dukungan Masyarakat

PM GATRA di bawah kepemimpinan Holil Aksan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menggalang dukungan masyarakat terhadap pemekaran. Kegiatan ini meliputi Diskusi, Sarasehan, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat, alim ulama serta cendekiawan. Melalui kegiatan ini, PM GATRA berusaha untuk menyatukan suara masyarakat Garut Utara dalam mendukung pemekaran dan memastikan bahwa aspirasi mereka didengar oleh pemerintah pusat.

4. Kolaborasi dengan Forkodetada Jawa Barat

PM GATRA juga berkolaborasi dengan Forkodetada (Forum Komunikasi Design Dan Penataan Daerah Otonomi Baru) Provinsi Jawa Barat, yang merupakan wadah bagi daerah-daerah yang mengusulkan pemekaran. Dalam Forum ini Rd.H. Holil Aksan Umarzen berperan dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Garut Utara khususnya dan Jawa Barat pada Umumnya serta senantiasa berkoordinasi dengan daerah lain yang juga mengusulkan pemekaran. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat posisi pemekaran Kabupaten Garut Utara di tingkat provinsi dan nasional.

5. Rekomendasi kepada Pemerintah Pusat

Dalam setiap kesempatan, Rd.H. Holil Aksan Umarzen menekankan pentingnya rekomendasi dari masyarakat dan hasil kajian yang mendukung pemekaran. Ia berharap bahwa rekomendasi ini dapat meyakinkan pemerintah pusat, termasuk Presiden dan DPR RI, untuk segera mencabut moratorium pemekaran dan memberikan lampu hijau bagi Kabupaten Garut Utara untuk menjadi daerah otonomi baru.

Kesimpulan

Kiprah Rd. H. Holil Aksan Umarzen sebagai Ketua Umum PM GATRA sangat signifikan dalam upaya pemekaran Kabupaten Garut Utara. Melalui penggalangan dukungan masyarakat, kolaborasi dengan Forkodetada, dan advokasi kepada pemerintah pusat, dia berusaha untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Garut Utara untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif dapat terwujud. Pemekaran ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan publik dan pembangunan di wilayah tersebut. (AS).