KPP PM GATRA Rapat Persiapan Audiensi ke Deputi Wapres RI

Kali ini, Kamis 24 Juli 2025 Rapat Rutin KPP PM GATRA yang digelar di Kantor BGN (Badan Gizi Nasional) Jl. Lunjuk Kadungora - Garut,  selain rapat tersebut membahas mengenai Pembagian Tugas dan Fungsi dari masing-masing bidang, Pembahasan Kajian Feasibility Study, Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan Pembangunan, Pengadaan lahan Tanah Ibukota Pemerintahan DOB Garut Utara, juga membahas bahan-bahan materi untuk audiensi kepada Deputi Staf Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada 1 Agustus 2025. 

Rapat Rutin KPP PM GATRA itu langsung dipimpin oleh  Ir. H. Dede Salahudin, M.M., selaku Sekum PM GATRA/Sekertaris KPP CDOB Garut Utara yang dihadiri Rd. H. Holil Aksan Umarzen selaku Ketua PM GATRA, DR (HC) H. Isep Basir selaku Ketua KPP CDOB Garut Utara, H. Deden Sopian, S.H.I., H. Taufik Hidayat, H. Enceng, Ruhimat, Aep Saepudin, H. Haris, Aas Ahmad Syafi'i, Asep Suhendar dan Camat Kadungora. 

Dalam pemaparannya Rd. H. Holil Aksan Umarzen mengucapkan terimakasih kepada H. Isep Basir selaku Ketua II PM GATRA yang juga sebagai Ketua KPP CDOB GATRA, dimana beliau merupakan seorang tokoh masyarakat yang juga seorang Kepala Desa yang sangat mengetahui persis tentang seluk beluk pemerintahan di Kabupaten Garut. 

Rd. H. Holil Aksan Umarzen Ketua PM GATRA.

Selanjutnya Ketua PM GATRA menyampaikan,  “Kepengurusan KPP berbentuk Presidium sebanyak 7 orang, dimana salahsatu tugasnya untuk mempersiapkan teknis dan infrastruktur yang harus benar-benar konkrit sehingga pada saat di survey oleh Dirjen Kemendagri telah memenuhi syarat semuanya. Untuk itu ketika dibutuhkan personil dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan kebijakan pembangunan sepenuhnya diberikan kewenangan kepada Ketua KPP CDOB Garut Utara," ujarnya. 

Alhamdulillah, ucapnya, “berdasarkan kajian Akademik UNPAD, CDOB Garut Utara telah mendapatkan poin 378, sehingga dinyatakan layak dan mampu untuk menjadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara, Keberadaan GATRA merupakan pintu gerbang Priangan Timur di Jawa Barat yang nantinya bisa meningkatkan roda perekonomian sehingga IPM Garut bisa meningkat baik itu di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat,” bebernya.

“Untuk keamanannya, jika Gatra telah menjadi Kabupaten, insya Allah GATRA cukup kondusif, aman dan terkendali, demikian pula untuk investasi sudah mengalami peningkatan dan banyak perusahaan/investor yang melirik ke Garut Utara, Dimana tingkat perekonomian masyarakatnya sekarang ada kenaikan sekitar 17%, semoga ini menjadi nilai plus pada saat nanti dimonitoring oleh Dirjen Kemendagri CDOB Garut Utara dinyatakan memenuhi syarat untuk segera di Paripurnakan oleh DPR RI," pungkas Ketua PM Gatra

Berikutnya H. Isep Basir selaku Ketua KPP CDOB GATRA dalam pemaparannya menyatakan, bahwa perjuangan CDOB Garut Utara sudah cukup lama dimulai sejak tahun 2010, dimana berdasarkan hasil kajian tahun 2024 jumlah penduduk yang ada di Garut Utara sudah mencapai 700.000 lebih.

Selanjutnya H. Isep Basir menyampaikan, tentang perjuangan dari para Deklarator DOB Garut Utara, mulai dari kelengkapan administrasi dukungan dari para Kades dan BPD, Pembuatan Proposal Pengusungan ke DPRD Garut, Deklarasi Kepengurusan Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Utara (P3KGU), Rapat Paripurna DPRD Garut, Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tentang CPDOB Kabupaten Garut Utara. “Sekarang tinggal menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat/Mendagri, DPD, DPR, Wapres dan Presiden," cetusnya 

H. Isep mengingatkan, “Ada beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu bahan-bahan dokumentasi hasil kajian Akademik Feasibility Study mengenai Kewilayahan, Jumlah Penduduk dan Ibukota Pemerintahan, serta tentang tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan dan pengadaan lahan tanah untuk Ibukota Kabupaten Garut Utara," ucapnya.

Diakhir pemaparannya H. Isep Basir yang juga dipercaya sebagai Dewan Penasehat APDESI Kabupaten Garut, mengatakan, "Setiap pengurus baik di PM GATRA maupun di KPP CDOB Garut Utara harus tahu diri dan tahu batasan serta kapasitas sesuai jabatannya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tugas dan fungsinya, dimana hasil kerjanya agar segera melaporkan ke Ketua Bidangnya masing-masing," imbuhnya. 

Sementara itu H. Haris, SH selaku Ketua Bidang Kebijakan Pembangunan dan Penataan Ibukota, mengatakan, "Untuk suksesnya penataan ibukota pemerintahan dan kebijakan pembangunan dibutuhkan support dari para pengusaha khususnya untuk pengadaan lahan tanah, Alhamdulilah hasil pertemuan dengan para pengusaha yang ada di Garut Utara, pada prinsipnya mereka sangat mendukung dan bersedia untuk berkontribusi dan membantu buat pengadaan lahan tanah untuk ibukota Pemerintahan Kabupaten Garut Utara," ungkapnya.

Di penghujung Rapat Rutin KPP PM GATRA, Pimpinan Rapat langsung memberikan kesempatan kepada para pengurus KPP PM GATRA untuk memberikan masukan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan pada saat audiensi ke Deputi Staf Ahli Wakil Presiden, Penyempurnaan AD/ART, Revisi Kepengurusan dan mengajukan Surat Keputusan PM GATRA ke Kemenkumham RI oleh Notaris. (AS).