PM GATRA Audiensi ke DPRD Garut, Mari Bersatu Wujudkan DOB, Serukan Cabut Moratorium!

Perjuangan pemekaran wilayah Garut Utara kembali ditegaskan oleh Paguyuban Masyarakat Garut Utara (PM Gatra) dalam pertemuan bersama anggota DPRD Kabupaten Garut dari Dapil yang ada di Garut Utara yang mencakup 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Limbangan, Selaawi, Leles, Kadungora, Cibiuk, Leuwigoong, Cibatu, Sukawening, Karangtengah, Kersamanah dan Malangbong. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Rd. Holil Aksan Umarzen Ketum PM GATRA, H. Asep Basir Ketua KPP DOB GATRA (Komite Percepatan Pemerintahan Daerah Otonomi Baru Garut Utara) dan para mantan Anggota DPRD Garut (H. Deden Sopian, H. Dede Salahudin  H. Taufik Hidayat) serta para pengurus lainnya H. Enceng Salim, Aep Saepudin, Aas Ahmad Syafei, Ruhimat dan Lely Heliawati. Jumat, 6 Februari 2026.

Den Nizar, Asep Rahmat, Hj. Intannia, Putri Tantia

Acara audiensi tersebut diterima secara langsung oleh Den Nizar, Hj. Intannia dari Fraksi PPP, Asep Rahmat dari Fraksi Gerindra, Putri Tantia dari Fraksi Demokrat, sangat di sayangkan sebagian lagi anggota dewan yang terhormat tidak memenuhi undangan karena ada acara di tempat lain. 

Dede Salahudin selaku Sekretaris KPP PM GATRA menjelaskan, "Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda strategis PM Gatra dalam memperjuangkan pemekaran Kabupaten Garut, khususnya wilayah Garut Utara. Ia menegaskan bahwa ada tiga poin utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut, Pertama, sebagai ajang silaturahmi antara KPP PM Gatra dengan para anggota DPRD Kabupaten Garut yang berasal dari daerah pemilihan Garut Utara, yang mencakup 11 kecamatan," ujarnya.

H. Dede Salahudin, Sekretaris KPP DOB Garut Utara

Dede Salahudin mengatakan, bahwa komunikasi dan kebersamaan antara unsur masyarakat dengan wakil rakyat sangat penting untuk memperkuat perjuangan dalam mewujudkan CDOB Kabupaten Garut Utara.

Sementara itu Rd. H. Holil Aksan Umarzen selaku Ketum PM GATRA menyampaikan laporan dan penjelasan terkait sejauh mana kinerja dan langkah-langkah organisasi dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Garut Utara. Hal ini mencakup upaya konsolidasi internal, komunikasi politik, serta pendekatan kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. “Untuk itu kami meminta kepada anggota DPRD Garut khususon yang ada di Dapil bagian utara agar bisa berkolaborasi dalam memperjuangkan CDOB Garut Utara sehingga secepatnya moratorium bisa dicabut oleh Presiden Prabowo karena sebentar lagi RPP tentang Design Pemerintahan Daerah akan disahkan menjadi PP oleh DPR-RI," ujarnya.

Rd. H. Holil Aksan Umarzen, Ketum PM GATRA

"Mari para wakil rakyat yang sekarang menjabat untuk bersama-sama berjuang dan berkomitmen untuk mempersiapkan persyaratan dalam penataan ibu kota pemerintahan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara, Penataan Tata Ruang Pemerintahan, seperti Gedung Pendopo, Gedung DPRD, Sarana Prasarana dan Infrastruktur lainnya, sehingga pada saat di survey oleh Dirjen OTDA dan Kemendagri, CPDOB GATRA dinyatakan layak, makanya sesuai arahan dari Deputi Wapres RI, agar segera dilakukan Kajian Akademik Terbaru untuk Update Data terkini mengenai Kapasitas Daerah dan Calon Ibukota Pemerintahan DOB Garut Utara," kata H. Holil Aksan yang juga dipercaya sebagai Ketum FORKODETADA Provinsi Jawa Barat yang memperjuangkan CPDOB se-Jawa Barat. 

H. Asep Basir, Ketua KPP DOB Garut Utara

Berikutnya, H. Asep Basir selaku Ketua Komite Percepatan Pemerintahan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Utara (KPP DOB GATRA) mengatakan, Ada 2 hal yang harus dipersiapkan jika moratorium dicabut yaitu Penataan Ibu Kota dan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Garut, Infrastruktur Pemerintahannya harus terdata secara lengkap, berapa Aset yang dimiliki, beberapa ASN, PPPK yang dibutuhkan serta yang lebih penting sekarang adalah mengenai alokasi tanah yang harus dipersiapkan untuk pusat pemerintahan Kabupaten Garut Utara baik yang ada di kecamatan Cibiuk ataupun gabungan dari Kecamatan Cibatu, Cibiuk dan Kecamatan Limbangan, “makanya perlu adanya komitmen dari para wakil rakyat untuk bisa menganggarkan pengadaan lahan tanah tersebut." ucapnya. 

H. Deden Sopian, Ketua II KPP DOB GATRA

Selanjutnya, H. Deden Sopian selaku Ketua II PM GATRA menekankan pentingnya dilakukan kajian mendalam terkait penetapan ibukota pemerintahan DOB Garut Utara, kajian tersebut harus dilakukan secara komprehensif oleh tim ahli yang memiliki kompetensi dan kapasitas di bidangnya, agar keputusan yang diambil benar-benar matang dan dapat dipertanggungjawabkan. “Itu harus segera, karena jika RPP sudah disahkan menjadi PP, maka secara otomatis Moratorium tentang Pemerintahan Daerah di cabut dan kita harus siap menerima dari aturan tersebut terutama mengenai jumlah penduduk ada peningkatan, ini semua dinilai berdasarkan hasil kajian Akademik, baik itu yang menyangkut Kapasitas Daerah maupun Calon Ibukota Pemerintahan DOB Garut Utara."  kata Ketua II PM GATRA.

"Karena kalau sampai ditunda kajian tersebut akan berdampak pada skor poin, dimana berdasarkan kajian Akademik UNPAD pada tahun 2021 sudah cukup bagus mendapatkan skor 365 poin, sementara berdasarkan RPP yang ada sekarang ada peningkatan harus diatas 500 poin. Maka dari itu perlu komitmen dari para anggota DPRD Garut yang ada di Dapil bagian utara untuk bergotong royong dalam mewujudkan DOB Kabupaten Garut Utara menjadi Kenyataan bukan sebatas wacana saja," pungkasnya begitu tegas.

Asep Rahmat, Ketua Komisi IV DPRD Garut Fraksi Gerindra

Setelah mendengarkan aspirasi dari PM GATRA, Ketua Komisi IV DPRD Garut Asep Rahmat dari Fraksi Gerindra yang didampingi oleh Den Nizar, Hj. Intannia dari Fraksi PPP dan Putri Tantia dari Fraksi Demokrat, mereka bersepakat untuk mendukung dan akan berjuang secara bersama-sama, baik melalui partainya masing-masing untuk melobi Ketum-nya agar melakukan loby-loby di pusat untuk bisa menyakinkan Presiden Prabowo segera mencabut Moratorium tentang Pemekaran Daerah, serta berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran sesuai mekanisme yang ada melalui Badan Anggaran DPRD Garut. (AS).