Silaturahmi KPP Garut Utara: Perjuangan Demi Otonomi Baru

Silaturahmi KPP Garut Utara yang berlangsung di RM. Sari Cobek, Senin (2/2/2026), menjadi momentum penting bagi perjuangan demi mewujudkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Utara. Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris KPP Gatra, Ir. Dede Salahudin, M.M., yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua II PM Gatra Bidang Pemerintahan, H. Deden Sopian, S.H., yang mewakili Ketua Umum PM Gatra.

Sebagai pembicara untuk sambutan awal, tampil Ketua PM Gatra, H. Deden Sopian, S.H  (Ketua II PM Gatra Bidang Pemerintahan). Ia sudah mendapat mandat dari Ketua Umum PM Gatara, karena Ketua Umum PM Gatra berhalangan hadir.

Dalam pembicaraannya, Ketua II PM Gatra Bidang Pemerintahan menyampaikan  Selayang pandang berdirinya PM Gatra dari mulai deklarasi sampai kepada Paripurna Persetujuan SKB Bupati Garut dengan DPRD Kabupaten Garut dan Paripurna SKB Gubernur Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian disampaikan ke Pemerintah Pusat, tetapi tersandung oleg Moratorium sebelum RPP terbaru disahkan. 

“Sambil memperbaiki Kajian Kapasitas Daerah, karena hasil Kajian Kapasitas Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2021, nilainya 365. Provinsi Jawa Barat sudah mengajukan 10 Kabupaten dari rencana pengajuan 15 Kabupaten/Kota,” ujarnya. 

Berikutnya DR (HC) H. Asep Basir yang ditunjuk berdasarkan musyawarah sebagai Ketua Komite Persiapan Pemerintahan (KPP) CPDOB Garut Utara dan organ Teknis dari PM Gatra, Ia dalam sambutannya mengatakan, “Sampai saat ini posisi CPDOB Garut Utara sudah berada di Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Wakil Presiden Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia yang diketuai Prof. DR. Dadan Wildan, M.Hum, jabatan ini berfokus pada Sinkronisasi kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial,” eksposnya Menghidupkan Harapan terealisasinya DOB Garut Utara.

Selesai acara sambutan dan pengarahan dilanjutkan dengan diskusi untuk sharring  informasi dari para tokoh masyarakat, Ketua BPD, Kepala Desa, Perwakilan KNPI dan Pengurus KPP PM GATRA. Seperti yang disampaikan oleh Rd. H. Aas Kosasih, H. Atjeng Muchyidien dari Kecamatan Limbangan, Riko dari Kecamatan Lewigoong, H. Mumu dari Kecamatan Malangbong, Hayat dari Kecamatan Sukawening, H. Heri dari Kecamatan Leles, Asep dari Kecamatan Kersamanah, Taufik Hidayat dari Kecamatan Kadungora, Aas Ahmad Syafei dari Kecamatan Cibiuk, H. Dede Salahudin dari Kecamatan Karangtengah, Edi Mulyadi dari Kecamatan Selaawi dan Ustadz Aep Ketua FAHMI TAMAMI Garut yang juga sebagai Ketua IV PM GATRA dari Kecamatan Cibatu. 

Mereka sependapat agar Presiden Prabowo bisa segera mencabut Moratorium Pemekaran Daerah, karena ini merupakan aspirasi dari warga masyarakat yang ada di 11 Kecamatan dan 116 Desa, yang menginginkan pemekaran untuk bisa menjalankan roda Pemerintahan sendiri dan mandiri menjadi DOB Kabupaten Garut Utara sesuai dengan Undang - Undang OTDA (Otonomi Daerah), masa Provinsi Papua saja bisa di mekarkan, sementara Jawa Barat yang jumlah penduduknya hampir 50 juta, kok tidak bisa..? Padahal warga masyarakat Jawa Barat merupakan sumbangsih terbesar suara dalam mensukseskan Pemilu 2024 baik itu Pileg maupun Pilpres. 

Dimana Prabowo pernah berjanji pada saat kampanye Capres - Cawapres di Kabupaten Tasikmalaya, jika Pasangan Prabowo - Gibran Menang, maka CDOB Garut Utara dan CDOB Tasikmalaya Selatan akan di mekarkan untuk menjadi Kabupaten Definitif (DOB) berpisah dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.

(AS).