Problematika Pengiriman Pekerja Migran

Problematika Pengiriman Pekerja Migran

Tingkat pengangguran di negeri kita saat ini sungguh sangat menghawatirkan. Informasi dari google bahwa meski menurun dari segi persentase, jumlah penganggur per awal 2025 ini sebenarnya sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, dari 7,20 juta orang menjadi 7,28 juta orang.

Pada kondisi sulitnya mendapatkan pekerjaan, maka sangat beruntung jika mendapat akses informasi terhadap lowongan kerja. Rajin mengakses dan menyimak berbagai media informasi sangat membantu untuk mendapatkan peluang kerja.

Seringkali jika sudah mendapat informasi pekerjaan ternyata dihadapkan dengan biaya persiapan berangkat. Biasanya kesempatan kerja yang membutuhkan biaya tidak sedikit diantaranya berkarir di luar negeri. Meski tidak semua peluang bekerja di luar negeri harus berbayar bahkan dibiayai. Tetapi kesempatan yang tidak berbayar ini masih terbatas.

Oleh karena itu penulis dalam tulisan ini membatasi problematika yang dihadapi pekerja migran fokus pada pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan peluang kerjanya. Permasalahan pekerja migran sangat banyak. Termasuk kasus berbagai penipuan dengan segala dimensinya. Akuntabilitas negara lebih luas: Mengapa migrasi tenaga kerja jadi kebutuhan? Bagaimana prioritas penciptaan kerja dalam negeri? Akuntabilitas perusahaan swasta atau agen perekrutan terhadap potensi penyalahgunaan atau janji palsu—isu yang sering muncul dalam perdebatan publik maupun kritik.

Beberapa perusahaan terlibat secara langsung dalam penempatan pekerja migran. Perusahaan lain terlibat secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga pelatihan bahasa atau keterampilan. Mereka juga ada yang bergerak melalui perekrutan untuk magang selain untuk penempatan skill worker. 

Sebagai contoh peluang kerja dan sekolah gratis ke Jerman yang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan sebagai berikut :

Pertama Program Ausbildung. Program ini adalah pendidikan vokasional atau keahlian selama 3 tahun bagi para lulusan SMA/SMK di Jerman. Mereka wajib lulus bahasa Jerman B1. Mereka selain belajar di kelas sebagian besar pelatihan (magang) di lapangan. Mereka juga mendapat uang saku selain fasilitas penginapan dan makan siang selama bekerja.

Kedua memfasilitasi para skill worker diantaranya para perawat mendapatkan pekerjaannya di Jerman. Perawat yang  dikirim ke sana selain dibekali bahasa Jerman hingga B1 sebelum berangkat juga nanti lanjut level B2 di Jerman sambil mengikuti pendidikan penyetaraan profesi dikenal dengan istilah Anerkenung selama 9 bulan. Setelah lulus penyetaraan ini baru mendapat sertifikasi perawat teregister Jerman.

Setelah beberapa tahun berjalan program ini, sebenarnya respon publik sangat antusias. Hanya saja perjalanan program ini tidak seiring dengan banyaknya peminat. Kendala utama sebagian besar masalah biayanya.

Mereka menyambut baik program ini karena menjadi alternatif ketika kesulitan mendapat pekerjaan apalagi tingkat penghasilan jauh lebih tinggi ketimbang di dalam negeri.

Bagi pemerintah sendiri sebenarnya inisiatif pihak penyelenggara swasta dan peserta telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan SDM dan penghasil devisa bagi negara.

Jadi kalau penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan  (LPDP) dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah mampu melepaskan diri dari kesulitan biaya pendidikan dan biaya hidup di luar negeri melalui bantuan pemerintah, maka para pekerja migran saat ini untuk memenuhi biaya pemberangkatan ke luar negeri  adalah murni dari hasil kerja keras mereka sendiri. Mereka yang berbekal 'saku tebal' saja yang mampu menikmati akses bekerja ke luar negeri.

Tantangan kita adalah bagaimana agar program bekerja ke luar negeri yang mampu memberikan perubahan nasib kehidupan ini dapat sebanyak mungkin dinikmati oleh semua orang tidak secara eksklusif milik bagi kalangan yang mampu saja.

Kebijakan beberapa perusahaan disesuaikan dengan batas kemampuan finasial mereka hanya dapat memberikan dana talangan sebagian dari total jumlah yang harus mereka bayarkan itupun dalam jumlah yang terbatas.

Acara sharing  dari PT. DEAR (Deutch Plus) : peluang sekolah gratis dan bekerja di Jerman (31/07/25) dihadiri lebih dari 100 orang peserta yang mewakili guru-guru BK/BKK  siswa dan alumni SMA/SMK dan MA di STAI Siliwangi, Leles, Kabupaten Garut.

Pada kondisi seperti inilah, beberapa perusahaan pengirim tenaga kerja atau pelatihan (magang) menggandeng kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan. Meski terbatas lembaga keuangan yang mampu memberikan jasa keuangannya dengan memberikan dana talangan atas biayanya.

Lamanya biaya talangan itu  terhitung peserta mulai mengikuti pelatihan bahasa di Tanah Air hingga peserta mendapatkan gaji di bulan kedua ketika mereka bekerja (magang) di negara tujuan.Jadi mereka cicil dengan menyisihkan dari gaji selama 12 bulan atau sesuai kesepakatan. Total waktu yang dibutuhkan antara pelatihan, proses wawancara, visa sampai penempatan di negara tujuan bervariasi sekitar 1 sd 1,5 tahun. Sebagian besar tergantung dari kemampuan (lamanya) penguasaan bahasa.

Kita berharap ada lembaga keuangan yang bisa bekerjasama memberikan solusi bagi kebutuhan para calon peserta, khususnya dari kalangan yang berpenghasilan rendah.

Idealnya ada lembaga negara atau inisiatif maayarakat yang memiliki Dana Abadi yang digulirkan bukan berorientasi profit, tapi lebih kepada kepentingan sosial (bantuan) yang diantara peruntukkannya adalah berfungsi sebagai dana talangan yang digulirkan kepada sesama pekerja migran. Lembaga ini boleh disebut Lembaga Pengelola Dana Talangan (LPDT).

LPDP membiayai mahasiswa dalam proses pendidikan dan biaya hidupnya. Dana yang diberikan LPDP langsung terpakai (habis) dibayarkan kepada lembaga pendidikan tempat mahasiswanya studi dan juga membiayai living costnya.

Sementara LPDT memberikan dana talangan yang membiayai program pengiriman pekerja migran. Pada pelaksanaannya dana talangan akan dikembalikan melalui proses cicilan oleh peserta. Sehingga dana tersebut digulirkan kembali kepada peserta berikutnya. 

Munculnya LPDP sebagai jawaban pemerintah atas mahalnya biaya pendidikan, khususnya sekolah ke luar negeri. Melalui LPDP diharapkan lulusan pendidikannya memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.

Sementara ide munculnya LPDT sebagai solusi atas ketidakberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan berpenghasilan rendah untuk mengakses peluang kerja di luar negeri. Masyarakat tidak berdaya karena ternyata biaya persiapan dan penempatan kerja di luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, khususnya yang diakses melalui B to B. Meski ada yang tanpa biaya, yaitu melalui skema G to G. Tetapi skema ini masih dalam jumlah terbatas.

Ketidakberdayaan pemerintah menyediakan lapangan kerja secara optimal, maka masyarakat berinisiatif untuk mencari peluang ke luar negeri. Sebenarnya negara wajib hadir dalam menghadapi kebutuhan masyarakat atas biaya untuk para pekerja migran ini melalui fasilitas LPDT.

Apalagi peran pekerja migran telah memberikan dampak yang luarbiasa pula tidak kalah perannya dengan para lulusan penerima bantuan LPDP.  Pertama, mereka telah mampu mengurangi beban pemerintah dalam pengurangan tingkat pengangguran. Kedua, mereka telah membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM sekaligus sebagai agen perubahan. Ketiga, mereka memberikan kontribusi bagi peningkatan devisa negara. Keempat, mereka membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Perlu ada sebuah edukasi kepada masyarakat bahwa pekerja migran bukan sekadar bekerja bahwa mereka juga berkarir sebagai pekerja profesional dengan penghidupan yang layak dan dibanggakan yang berdampak tidak saja bagi diri dan keluarganya, tetapi juga bagi negaranya.

LPDT layak dan perlu diperjuangkan oleh bangsa ini setelah hadirnya LPDP. Terlepas dengan kondisi kemampuan anggaran negara yang dari tahun ke tahun masih belum menggembirakan, kehadiran LPDT sudah layak dan wajib segera berdiri sejajar dengan LPDP di Republik ini.

Jadi sebelum terwujudnya LPDT ini, maka realitas yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana terwujudnya ekosistem pembiayaan melalui skema dana talangan yang bisa diwujudkan oleh para lembaga keuangan untuk mengakomodir kebutuhan para calon pekerja migran.

Penulis mengajak para stakeholder yang berkepentingan dalam pengoptimalan peran pekerja migran ini duduk bersama dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi para calon pekerja migran yang menghadapi kesulitan finansial untuk persiapan berkarir di luar negeri. Mendesak pemerintah dan DPR untuk menyusun regulasi sehingga memungkinkan atau mengakomodir pendirian LPDT sebagai salah satu solusi bagi pekerja migran yang menghadapi kesulitan finansialnya.    

Demikian pula lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan berperan lebih aktif dalam menanggulagi kesulitan finansial para pekerja migran dengan memberikan dana talangan sesuai dengan skema yang disepakati bersama.

Sesuai faktanya bahwa tidak semua calon pekerja migran itu, baik yang secara langsung atas nama dirinya maupun yang masih melibatkan orang tuanya, memenuhi syarat sebagai nasabah, baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Pada kondisi seperti ini maka sumber-sumber pendanaan lainnya perlu dioptimalkan diantaranya melalui pemanfaatan dana-dana CSR dari berbagai perusahaan, baik BUMN maupun non BUMN. Melalui program peningkatan kualitas sumber daya manusia dari APBD atau lembaga-lembaga filantropi seperti Dompet Dhu'afa, BAZNAS, LAZ yang didirikan ormas-ormas Islam maupun ormas  lainnya. (EZH).